Arsip untuk ‘Materi Pelajaran EKONOMI SMP’ Kategori

Prinsip dan Konsep Dasar Geografi

A. Prinsip geografi ada 4, yaitu :
1. Prinsip Penyebaran
Gejala geografi baik tentang alam, tumbuhan, hewan, dan manusia yg tersebar secara tidak merata di muka bumi.
Contoh : Timah di Pulau Bangka, pohon bakau di pantai.

2. Prinsip Interelasi
Hubungan yg saling terkait antara gejala yg satu dgn gejala yg lain dlm satu ruang tertentu.
Contoh : hutan gundul terjadi karena penebangan liar.

3. Prinsip Korologi ( Keruangan )
Bahwa setiap prinsip ini gejala – gejala, fakta – fakta, dan masalah – masalah geografi ditinjau dari penyebarannya, interelasinya, dan interaksinya dan hubungan itu terdapat pada ruang tertentu. Contoh : Padi hidup subur di daerah dataran rendah.

4. Prinsip Deskriptif
Prinsip untuk memberikan pelajaran atau gambaran lebih jauh tentang gejal – gejala, atau masalah – masalah yg diselidiki dlm bentuk tulisan atau kata – kata yg dapat dilengkapi dgn : diagram, grafik, table, gambar, dan peta.

B. Konsep dasar geografi yg esensial, ada 10 yaitu :
1. Konsep Lokasi : Letak suatu tempat di permukaan bumi.
1.1. Lokasi Absolut : Tempatnya tetap.
1.2. Lokasi relative : tempatnya bias berubah karena factor tertentu.

2. Konsep jarak : Jark antara tempat satu ke tempat lain.
2.1. Jarak Absolut : Diukur dgn satuan ukuran.
2.2. Jarak relative : Dikaitkan factor waktu ekonomi dan psikologis.

3. Konsep keterjangkauan :
Hub. Antara satu tempat dgn tempat yg lain, dikaitkan dgn sarana dan prasarana angkutan.

4. Konsep pola :
Berkaitan dgn persebaran fenomena geosfer di permukaan bumi.
Contoh : Persebaran flora dgn fauna.

5. Konsep Morfologi :
Berkaitan dgn fauna bentuk permukaan bumi, sebagai akibat tenaga eksogen dan endogen.
Contoh : Pegunungan, lembah, dataran rendah.

6. Konsep Aglomerasi :
Pemusatan penimbunan suatu kawasan
contoh : kawasan industri, pertanian, pemukiman.

7. Konsep nilai kegunaan :
Suatu nilai guna tempat –tempat di bumi.
Contoh : tempat wisata.

8. Konsep Interaksi dan Interpendensi :
Saling berpengaruh dan ketergantungan antara gejala di muka bumi.
Contoh : Antara desa dgn kota.

9. Konsep Deferensiasi Areal:
Fenomena yg berbeda antara tempat yg satu dgn yg lain.
Contoh : Areal pedesaan khas dan corak persawahan.

10. Konsep keterkaitan keruangan :
Keterkaitan persebaran suatu fenomena dgn fenomena lain.
Contoh : daerah pantai pada umumnya bermata pencaharian nelayan.


A. Kerusakan Flora, Fauna dan dampaknya.
          Dalam siklus kehidupan baik hewan maupun tumbuhan selalu terjadi evolusi, seleksi alam, dan adaptasi. Evolusi adalah perubahaan makluk hidup secara perlahan-lahan dari sederhana ke bentuk yang lebih sempurna dalam jangka waktu yang sangat lama. Jadi makluk hidup selalu mengalami perubahaan sehingga timbul spesies baru. Perlu diketahui bahwa tumbuhan dan hewan berasal dari makluk hidup masa lampau yang telah mengalami perubahaan dalam waktu yang sangat lama.
          Seleksi alam adalah penyaringan suatu lingkungan hidup sehingga hanya makluk hidup tertentu yang dapat bertahan dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan hidup yang baru. Makluk hidup yang tidak mampu bertahan dan menyesuaikan dengan lingkungan yang telah berubah akan mati atau pindah kelingkungan lain. Dengan adanya seleksi alam ini, banyak hewan dan tumbuhan yang dulu hidup, sekarang telah punah karena tidak mampu untuk survival menyesuaikan dengan lingkungan atau habitat yang ada.
          Contoh kerusakan flora dan fauna yang terjadi di Indonesia akibat kegiatan manusia, misalnya :
1.         Hutan menjadi gundul.
       Dalam prakteknya tebang pilih juga mengorbankan pohon lain yang tertimpa sehingga banyak pohon kecil yang mati. Apabila penebangan dilakukan secara serampangan maka akan menghabiskan pohon-pohon dihutan.
2.         Tanah Longsor.
          Akar-akar pohon di hutan berfungsi sebagai penahan tanah agar tidak tererosi dan longsor. Karena pohon sudah mati maka fungsi tersebut juga tidak dapat berlangsung.
3.         Banjir.
       Pohon-pohon di hutan dapat berfungsi sebagai penahan air hujan sehingga air meresap kedalam tanah. Namun, karena fungsi hutan berubah maka akar tidak mampu lagi menahan air akibatnya di dahilir atau di daerah yang lebih rendah akan banjir.
4.         Rusaknya hutan habitat hewan dan makluk hidup lain.
          Rusaknya hutan berarti rusaknya tempat hidup hewan. Oleh karena itu. Kelestarian hewan di hutan juga terancam, begitu juga dengan makluk hidup lainnya.
Faktor-faktor yang menyebabkan kemusnahan fauna adalah sebagai berikut.
1.    Faktor kematian merupakan faktor yang langsung mematikan atau mengurangi populasi. Misalnya pemangsaan, perburuan, penyakit, kelaparan dan kecelakaan.
2.    Faktor kesejahteraan merupakan faktor yang menyangkut kuantitas dan kualitas lingkungan hidup fauna. Misalnya makanan, air dan tempat hidup.
3.    Faktor manusia merupakan kegiatan-kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas makanan, air dan tempat hidup.
Mengapa kita perlu melkakukan perlindungan terhadap fauna ? Hewan  merupakan bagian penting dari suatu ekosistim yaitu sebagai konsumen. Hilangnya salah satu komponen dalam ekosistim dapat menyebabkan ekosistim tidak seimbang sehingga dapat berdampak negatif. Untuk menjaga agar keseimbangan alamnya tidak terganggu maka terus diusahakan agar tidak ada komponen alam yang mengalami kepunahan, baik hewan maupun tumbuhan.
B.   Pelestarian Flora dan Fauna
Untuk menjaga kelestarian gen tumbuhan atau hewan perlu dilakukan usaha antara lain sebagai berikut:
  1. Diadakan daerah yang dilindungi, seperti cagar alam, hutan lindung, dan suaka margasatwa.
  2. Diadakan daerah penyangga, daerah antara lahan pertanian dan permukiman penduduk dengan daerah cagar alam.
  3. Pengembangan daerah yang dilindungi seperti untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata.
  4. Mendirikan kawasan kebun raya dan kebun binatang yang dijadikan koleksi hidup, misalnya Kebun Raya Bogor dan Taman Safari Indonesia.
  5. Diadakan bank gen, yaitu menyimpan dan menjaga suatu gen agar tetap baik.
1.Produk Domestik Bruto (PDB)/Gross Domestic Product
(GDP)Sebelum kita dapat menghitung pendapatan nasional terlebih dahulu kita harustahu apa yang dimaksud dengan
Produk Domestik Bruto (PDB)/Gross Domestic Product (GDP ), karena PDB merupakan salah satu instrumen penting untuk dapat menghitung pendapatan nasional. PDB merupakan nilai dari akhir keseluruhan barang/jasa yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi dalam suatu negara, termasuk barang dan jasayang dihasilkan warga negara lain yang tinggal di negara tersebut. Penghitungan nilaiPDB dapat dilakukan atas dua macam dasar harga yaitu :
a.PDB atas dasar harga berlaku , merupakan PDB yang dihitung dengan dasar hargayang berlaku pada tahun tersebut. PDB atas dasar harga berlaku berfungsi untuk melihat dinamika/perkembangan struktur ekonomi yang riil pada tahun tersebut
b.PDB atas dasar harga konstan , merupakan PDB yang dihitung dengan dasar hargayang berlaku pada tahun tertentu. PDB atas dasar harga konstan berfungsi untuk melihat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Contohnya jika kita inginmengetahui berapa persen kenaikan PDB dari tahun 1998, 1999 dan tahun 2000,karena nilai/harga suatu produk tiap tahun berubah-ubah maka kita harusmengubah nilai PDB tahun 1998 dan 1999 dengan dasar harga tahun 2000 sehinggaakan terlihat dengan jelas besaran kenaikan dari tiap tahunnya
2.Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Pembangunan suatu daerah dapat berhasil dengan baik apabila didukung oleh suatuperencanaan yang mantap sebagai dasar penentuan strategi, pengambilan keputusandan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Dalam menyusun perencanaanpembangunan yang baik perlu menggunakan data-data statistik yang memuat informasitentang kondisi riil suatu daerah pada saat tertentu sehingga kebijakan dan strategiyang telah atau akan diambil dapat dimonitor dan dievaluasi hasil-hasilnya. Salah satuindikator ekonomi makro yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasilpembangunan di suatu daerah dalam lingkup kabupaten dan kota adalah Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB kabupaten/kota menurut lapangan usaha ( Industrial Origin ). Penghitungan PDRB diperoleh melalui tiga pendekatan :
a.Pendekatan Produksi
Dalam pendekatan ini PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktutertentu (satu tahun). Unit produksi dalam penyajiannya dikelompokkan dalam9 sektor atau lapangan usaha yaitu:
  1. Pertanian.
  2. Pertambangan dan Penggalian.
  3. Industri Pengolahan.
  4. Listrik, Gas, dan Air Bersih.
  5. Bangunan.
  6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran.
  7. Pengangkutan dan Komunikasi.
  8. Jasa Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan.
  9. Jasa-jasa

b. Pendekatan Pendapatan

Menurut pendekatan pendapatan, PDRB adalah penjumlahan semua komponenpermintaan terakhir, yaitu:
                  a.Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencariuntung.
b.Konsumsi pemerintah.
c.Pembentukan modal tetap domestik bruto.
d.Perubahan stok.
e.Ekspor neto, dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Eksporneto adalah ekspor dikurangi impor.
c .Pendekatan Pengeluaran

Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bungamodal dan keuntungan. Semua hitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.Dalam pengertian PDRB kecuali faktor pendapatan, termasuk pula komponenpenyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jumlah semua komponen pendapatan ini menurut sektor disebut sebagai nilaitambah bruto sektoral. Produk domestik bruto merupakan jumlah dari nilai tambahbruto seluruh sektor (lapangan usaha).
Dari 3 pendekatan tersebut secara konsep jumlah pengeluaran tadi harus samadengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlahpendapatan untuk faktor-faktor produksinya. Selanjutnya produk domestik regionalbruto yang telah diuraikan di atas disebut sebagai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Pasar, karena mencakup komponen pajak tidak langsung neto.
3. Produk Nasional Bruto (PNB)/Gross National Product  (GNP)

Produk Nasional Bruto (PNB)/Gross National Product  (GNP) adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri, tetapi tidak termasuk warga negaraasing yang tinggal di negara tersebut, atau dengan kata lain PNB/GNP adalah jumlahProduk Domestik Bruto ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri ( penghasilan neto) adalah penghasilan dari warga negara yang bekerja di luar negeri dikurangipenghasilan warga negara lain yang bekerja di dalam negeri). Hal ini dapat dirumuskansebagai berikut.
PNB = PDB + Pendapatan Neto dari luar negeri
(Net Factor Income from Abrood)
di mana,PNB= Produk Nasional Bruto/Gross National Product (GNP)
PDB= Produk Domestic Bruto/Gross Domestic Product (GDP)
Pendapatan Neto =Pendapatan dari warga negara yang tinggal di luar negeri dikurangipendapatan warga negara asing yang bekerja di dalam negeri
Contoh :
Hardi warga negara Indonesia, bekerja di Indonesia dengan pendapatan Rp2.000.000,00Paul warga negara asing tinggal dan bekerja di Indonesia, pendapatan Rp3.000.000,00 Ali warga negara Indonesia tinggal dan bekerja di luar negeri dengan pendapatan Rp1.000.000,00MakaPDB (GDP)= pendapatan Hardi + pendapatan Paul= Rp2.000.000,00 + Rp3.000.000,00 = Rp5.000.000,00
Penghasilan Neto= pendapatan Ali−pendapatan Paul= Rp1.000.000,00−Rp3.000.000,00 = -Rp2.000.000,00
dengan menerapkan rumus di atas dapat kita ketahui PNB adalah:
PNB (GNP)= PDB + Penghasilan Neto= Rp5.000.000,00 + (- Rp2.000.000,00)= Rp3.000.000,00
4.Produk Nasional Neto (PNN)/Net National Product (NNP)
Sering disebut pula Net National Product  atas dasar harga pasar yaitu GNP dikurangidepresiasi/penyusutan atas barang modal dalam proses produksi selama satu tahun.Persamaan matematiknya:
NNP = GNP – Depresiasi
Contoh:
Pada tahun 2003 GNP Indonesia atas dasar harga berlaku 2.007.191,1 milliar rupiahdan depresiasi/penyusutan sebesar 104.337,9 milliar maka:NNP= 2.007.191,1−104.337,9= 1.902.853,2 milliar
5.Pendapatan Nasional Neto/Net National Income (NNI)
 Juga sering disebut Net National Product  (NNP) atas dasar biaya faktor produksiatau Pendapatan Nasional Neto atau
 Net National Income  (NNI) adalah NNP dikurangipajak tidak langsung yang dipungut pemerintah, atau jika kita menghitung dari GNPdapat kita rumuskan:
NNI = GNP – Depresiasi – Pajak tidak langsung
Contoh:
Pada tahun 2003 GNP Indonesia atas dasar harga berlaku 2.007.191,1 milliar rupiah,sedangkan depresiasi/penyusutan sebesar 104.337,9 milliar dan pajak tidak langsung dikurangi subsidi sebesar 85.272,2 milliar maka:NNI= 2.007.191,1−104.337,9−85.272,2= 1.817.519 milliar
6.Pendapatan Perseorangan/Personal Income (PI)
Personal Income adalah pendapatan yang diterima oleh setiap lapisan masyarakatdalam satu tahun. Pendapatan nasional tidak semuanya diterima oleh pemilik faktorproduksi karena ada sebagian pendapatan yang tidak dibagikan antara lain: laba yang ditahan, pajak perseorangan, iuran jaminan sosial dan
transfer payment /bantuan sosial(misalnya untuk masyarakat miskin, penyandang cacat, veteran, dan lain-lain)
Rumusan untuk menghitung PI adalah:

PI = NNI – (Laba ditahan + pajak perseorangan + iuran jaminansosial + transfer payment)
7.Pendapatan Disposibel/Disposible Income (DI)
Disposible Income adalah Personal Income setelah dikurangi pajak langsung (misalnya pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor dan sebagainya).Disposible income merupakan pendapatan yang siap digunakan, baik untuk keperluankonsumsi maupun ditabung.Rumusan untuk menghitung DI adalah:
DI = PI – Pajak Langsung 
Tabungan (saving) yang disimpan di lembaga keuangan resmi (Bank) akan dapatmenambah pendapatan nasional karena, saving ini akan dimanfaatkan untuk investasi,lewat investasi inilah pendapatan nasional dapat meningkat. Jika penjelasan tentang pendapatan nasional kita buat urutan akan terlihat seperti dibawah ini.Perbandingan mengenai indikator pendapatan nasional akan lebih jelas bila kitamenerapkan dalam angka:
1.GDP                                                                                                                  Rp. 100.000,00
Pendapatan Neto dari LN                                                                           Rp. 10.000,00 -
2.GNP                                                                                                                  Rp. 90.000,00
Depresiasi/Penyusutan                                                                               Rp. 5.000,00 _
3.NNP                                                                                                                  Rp. 85.000,00
Pajak tidak langsung                                                                                      Rp. 3.000,00 _
 4.NNI                                                                                                                  Rp. 82.000,00
•Laba ditahan                                                                                                   Rp.       7.500
•PPh Persh.                                                                                                        Rp.        2.500
•Iuran Sosial                                                                                                     Rp. 1.000 +Rp. 11.000,00 _
 5.PI                                                                                                                      Rp. 71.000,00
Pajak Langsung                                                                                                Rp. 5.000,00 _
6.DI                                                                                                                       Rp. 66.000,00
Konsumsi                                                                                                            Rp.47.000,00 _
 Tabungan (saving)                                                                                          Rp. 19.000,00

SISTEM ANGGARAN

Posted: April 21, 2012 in Materi Pelajaran EKONOMI SMP

Sistem Anggaran

1. Anggaran Terpadu (Unified Budget )
Penganggaran terpadu
adalah penyusunan rencanakeuangan tahunan yang dilakukan secara terintregasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yangdidasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. (PP58/2005 dan Permendagri 13/2006)Dalam hal ini, perencanaan belanja rutin dan belanja modaldilakukan secara terpadu dalam rangka mewujudkan prestasi kerjakementrian/lembaga (K/N) yang dapat memuaskan masyarakat. Ada 5 komponen pokok pendekatan anggaran terpadu dalamRencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (RKA-KL), diantaranya :
a) Satuan kerja (Satker)
Penetapan Satker sebagai kuasa penguasa penggunaanggaran (KPA) untuk melaksanakan semua kegiatan yangditetapkan menteri/pimpinan lembaga.
b) Kegiatan
Setiap Satker minimal mempunyai satu kegiatan dalamrangka mewujudkan sebagian sasaran program dari unitorganisasi.
c) Keluaran
Kegiatan yang dilakukan Satker mempunyai keluaran yang jelas dan tidak tumpang tindih dengan keluaran darikegiatan lain.
d) Jenis belanja
Jenis belanja yang ditetapkan dengan criteria yang samauntuk semua kegiatan.
e) Dokumen anggaran
Satu dokumen perencanaan, satu dokumen penganggaran,dan satu dokumen pelaksanaan anggaran untuk semua jenis satker dan kegiatan
Secara tegas unified budget baru dilaksanakan di Indonesiasejak tahun 2005, dengan ditiadakannya pengeluaran rutin danpengeluaran pembangunan dari struktur dan format APBN.2. Anggaran Berbasis Kinerja (
Performance Based Budget
)Penganggaran berbasis kinerja mengutamakan upayapencapaian
o
utput (
keluaran) dan
o
utc
o
me
(hasil) atas alokasibelanja (input) yang ditetapkan. Dengan tujuan untuk memperolehmanfaat sebesar-besarnya dari penggunaan sumber daya yangterbatas. Oleh karena itu, perlu adanya indikator kinerja danpengukuran kinerja untuk tingkat satuan kerja (Satker) dankementrian/lembaga.Lima komponen pokok pendekatan anggaran kinerja dalamRencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (RKA-KL) adalah sebagai berikut :
a) Satuan kerja
Satuan kerja sebagai penanggung jawab pencapaianKeluaran/Output kegiatan/sub kegiatan.
b) Kegiatan
Rangkaian tindakan yang dilaksanakan Satuan Kerja sesuaidengan tugas pokoknya untuk menghasilkan keluaran yangditentukan.
c) Keluaran
Satuan kerja mempunyai keluaran yang jelas dan terukur sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan.
d) Standar biaya
Perhitungan anggaran didasarkan pada standar biaya(bersifat umum dan khusus).
e) Jenis belanja
Pembebanan anggaran pada jenis belanja yang sesuai.Pada dasarnya penganggaran berbasis kinerja merubah fokuspengukuran besarnya jumlah alokasi sumber daya bergeser menjadihasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya
Landasan Konseptual Anggaran Berbasis Kinerja :
  1. Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja ( output andoutcome oriented);
  2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjagaprinsip akuntabilitas (let the manager manages);
  3. Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan padatugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur organisasi (Money function)

Dalam menetapkan target kinerja, perlu dilakukan metodeSMART, yaitu :

  • Specific – jelas, tepat dan akurat
  • Measured -dapat dikuantifikasikan
  • Achievable- praktis & realistis
  • Revelant – bagi konsumen (masyarakat)
  • Timed – batas atau tenggang waktu

Untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja sebuah programatau kegiatan maka perlu dilakukan evaluasi kinerja denganmengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan

d)
Pendistribusian total pagu belanja jangka mengengah kemasing-masing kementrian/lembaga (line ministries ceiings),indikasi pagu kementrian/lembaga dalam jangka menengahtersebut merupakan perkiraan batas tertinggai anggaran belanjauntuk kementrian/lembaga dalam jangka menengah.e)
Penjabaran pengeluaran jangka menengah (line minitriesceilings) masing-masing kementrian/lembaga ke masing-masing program dan kegiatan berdasarkan indikasi pagu jangkamenengah yang telah ditetapkan.Secara umum konsepsi dasar KPJM dalam RKA-KL dapatdigambarkan dalam diagram seperti dibawah ini:Keterangan :1) Dijabarkan2) Dirangkum3)
I
ndikasiPendanaan4) KepastianPendanaan5) Menghasilkan6) Proyeksi ke depan
(Penjelasan PPNo. 21 Tahun 2004 (poin I.4)), diantaranya :
  • Indikator Kinerja Kegiatan
  • Indikator Kinerja Program
  • Indikator Efisiensi
  • Indikator Kualitas
3.
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (
Medium TermExpenditure Framework)
K erangka pengeluaran jangka menengah adalah pendekatanpenganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilankeputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangkawaktu lebih dari satu tahun anggaran.Untuk mendukukng pencapaian hasil yang dimaksudkan, dalampendekatan penganggaran Kerangka Pengeluaran JangkaMenengah (Medium Term Expenditure Framework/MTEF), dibutuhkan kondisi lingkungan dengan karakteristik sebagai berikut:
  1. Mengkaitkan Kebijakan, Perencanaan, Penganggaran danPelaksanaan.
  2. Mengendalikan pengambilan keputusan dengan :
  • Penentuan prioritas program dalam kendala keterbatasananggaran.
  • Kegiatan disusun mengacu kepada sasaran program.
  • Biaya sesuai dengan kegiatan yang diharapkan.
  • Informasi atas hasil evaluasi dan monitoring.

3. Memberikan media berkompetisi dengan bagi kebijakan, program dan kegiatan yang diambil.

4. Meningkatkan kapasitas dan kesediaan untuk melakukan penyesuaian prioritas program dan kegiatan sesuai alokasi sumbedaya    yang disetujui legislatif

Secara umum penyusunan KPJM yang komprehensif memerlukan suatu tahapan proses penyusunan perencanaan jangkamenengah meliputi :

a).Penyusunan proyeksi/rencana kerangka (asumsi) ekonomimakro untuk jangka menengah.

b) Penyusunan proyeksi/rencana kerangka/ target-target fiskal(seperti tax ratio, defisit dan rasio utang pemerintah) jangkamenengah.

c)Rencana kerangka anggaran (penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan) jangka menengah (Medium Term

BudgetFramework), yang menghasilkan pagu total belanja pemerintah(resource envelope)
d)Pendistribusian total pagu belanja jangka mengengah kemasing-masing kementrian/lembaga (line ministries ceiings),indikasi pagu kementrian/lembaga dalam jangka menengahtersebut merupakan perkiraan batas tertinggai anggaran belanja untuk kementrian/lembaga dalam jangka menengah.
e)Penjabaran pengeluaran jangka menengah (line minitriesceilings) masing-masing kementrian/lembaga ke masing-masing program dan kegiatan berdasarkan indikasi pagu jangkamenengah yang telah ditetapkan.

Secara umum konsepsi dasar KPJM dalam RKA-KL dapatdigambarkan dalam diagram seperti dibawah ini:Keterangan :

1) Dijabarkan

2) Dirangkum

3)IndikasiPendanaan

4) KepastianPendanaan

5) Menghasilkan

6) Proyeksi ke depan

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Ada tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam definisi tersebut, yaitu : (1) proses, (2) output per kapita, dan (3) jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat.

Simon Kuznet mendefenisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai “kemampuan negara itu untuk menyediakan barang-barang ekonomi yang terus meningkat bagi penduduknya, pertumbuhan kemampuan ini berdasarkan pada kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya”.
Dalam analisanya yang mendalam, Kuznet memisahkan enam karakteristik yang terjadi dalam proses pertumbuhan pada hampir semua negara dan dari pendapatnya tersebut di bawah ini terlihat bahwa salah satu faktor yang sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu perdagangan (ekspor).
•    Dua variabel ekonomi agregatif : tingginya tingkat pertumbuhan output per kapita dan populasi dan tingginya tingkat kenaikan produktivitas faktor produksi secara keseluruhan atau terutama produktivitas tenaga kerja.
•    Dua transformasi struktural : tingginya tingkat transformasi struktur ekonomi dan tingginya tingkat transformasi sosial dan ideologi.
•    Dua faktor yang mempengaruhi meluasnya pertumbuhan ekonomi internasional : kecenderungan negara-negara maju secara ekonomi untuk menjangkau seluruh dunia untuk mendapatkan pasar (ekspor) dan bahan baku dan pertumbuhan ekonomi ini hanya dinikmati oleh sepertiga populasi dunia.
Hal ini sejalan dengan pendapat Krugman dan Obstfeilt yang menyatakan secara teoritis, bahwa perdagangan internasional terjadi kerena dua alasan utama, yaitu:
a.    Adanya keuntungan dalam melakukan perdagangan (gains from trade) bagi negara, dikarenakan adanya perbedaan diantara mereka mengenai faktor-faktor yang dimilikinya.
b.    Untuk mencapai skala ekonomi (economies of scale) dalam produksi. Maksudnya, jika setiap negara hanya menghasilkan sejumlah barang-barang tertentu mereka dapat menghasilkan barang-barang tersebut dengan skala yang lebih besar dan karenanya lebih efisien dibandingkan jika negara tersebut mencoba untuk memproduksi segala jenis barang. Kenyataannya bahwa pola-pola perdagangan dunia yang mengakibatkan tejadinya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan perpaduan dari dua motif tersebut diatas.

Disini nampak aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Selain itu pertumbuhan memiliki sifat self-generating yaitu proses pertumbuhan itu sendiri melahirkan kekuatan atau momentum bagi timbulnya kelanjutan pertumbuhan tersebut dalam periode selanjutnya.
Sedangkan menurut teori, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa saja yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain, sehingga terjadi proses pertumbuhan.

Pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dengan kenaikan output (Produk Domestik Bruto) dan pendapatan riil perkapita memang bukanlah satu-satunya sasaran di negara-negara berkembang, namun kebijakan ekonomi dalam meningkatkan pertumbuhan output perlu dilakukan karena merupakan syarat penting untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan untuk mendukung tujuan kebijakan pembangunan lainnya.

Output atau PDB (Widodo, 1990) adalah nilai seluruh barang jadi dan jasa-jasa yang diperoleh dan merupakan nilai seluruh produksi yang dibuat di dalam negeri, tanpa membedakan apakah produk tersebut dibuat dari faktor produksi yang berasal dari dalam negara tersebut atau faktor produksi yang berasal dari negara-negara lain yang digunakan negara tersebut. Perlu dicatat bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mencerminkan kemakmuran suatu negara. Oleh karena itu perlu kiranya mengukur tingkat pertumbuhan dengan menggunakan PDB perkapita sehingga tidak hanya mengukur kenaikan PDB, melainkan juga kenaikan jumlah penduduk.
Pada zaman sekarang seringkali pembangunan disamakan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi karena orang percaya, hasil-hasil pembangunan akan dengan sendirinya menetes ke bawah (trickle down) sebagaimana yang terjadi di negara-negara yang sekarang tergolong maju. Jadi, yang perlu diusahakan dalam pembangunan adalah bagaimana caranya untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut. Bahwa pada tahap awal pembangunan (Todaro, 1998) terdapat tingkat kesenjangan pembagian pendapatan yang menyolok seperti yang ditulis oleh Simon Kuznet dalam penelitian empirisnya mengenai negara-negara maju, yang dikenal dengan kurva U terbalik. Adalah suatu hal yang wajar, keadaan ini juga akan dilalui oleh negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia dalam proses pembangunannya.

Selama ini banyak negara sedang berkembang telah berhasil menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, tetapi masih banyak permasalahan pembangunan yang belum terpecahkan, seperti : tingkat pengganguran tetap tinggi, pembagian pendapatan tambah tidak merata, masih banyak terdapat kemiskinan absolut, tingkat pendidikan rata-rata masih rendah, pelayanan  kesehatan masih kurang, dan sekelompok kecil penduduk yang sangat kaya cenderung semakin kaya sedangkan sebagian besar penduduk tetap saja bergelut dengan kemiskinan, yang terjadi bukan trickle down tapi trickle up. Keadaan ini memprihatinkan, banyak ahli ekonomi pembangunan  yang mulai mempertanyakan arti dari pembangunan.

Apakah hanya melihat kepada keberhasilan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tanpa memperhatikan keadaan-keadaan lainnya, dapat dikatakan bahwa pembangunan telah berhasil ? Silahkan anda menyimpulkannya.

KETENAGAKERJAAN INDONESIA


Data dan informasi ketenaga-kerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, stategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan saat ini dan masa datang. Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi data dan informasi ketenagakerjaan yang baik pula. Apabila telah tersusun kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan maka kemungkinan besar masalah ketenagakerjaan akan dapat dipecahkan secara benar pula. Untuk dapat menyediakan data dan informasi ketenagakerjaan yang akurat dan benar tersebut sangat ditentukan oleh dukungan sistem informasi ketenagakerjaan yang baik dan handal. Sistem informasi ketenagakerjaan yang dimaksud disini menyangkut arus data dan informasi dari sumber data ke tempat pengolahan dan seterusnya ke pengguna data dan informasi ketenagakerjaan khususnya para pengambil dan penyusun kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan. Dalam era otonomi saat ini, masalah arus data dan informasi ketenagakerjaan ini mengalami kemunduran.

Sumber data ketenagakerjaan seperti instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan yang berada di daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota tidak pernah lagi mau mengirim data dan informasi ke pusat .Kondisi ini telah mempengaruhi keberadaan data dan informasi ketenagakerjaan, yang pada akhirnya data dan informasi ketenagakerjaan yang dipergunakan saat ini masih bertumpu pada data dan informasi ketenagakerjaan yang bersifat makro. Data dan informasi ketenagakerjaan makro tersebut, sampai saat ini belum mampu untuk menjawab berbagai tantangan dan masalah ketenaga-kerjaan yang dihadapi. Hal-hal yang bersifat mikro seperti data dan informasi pelatihan, hubungan industrial (perselisihan dan pemogokan kerja) dan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri serta keselamatan, kecelakaan dan kesehatan kerja, usaha-usaha untuk peningkatan produktivitas kerja dan pengupahan masih belum tersedia dengan baik dan benar.

Memperhatikan permasalahan diatas, maka sudah seharusnya dibangun suatu sistem informasi ketenagakerjaan era baru, dengan tujuan agar data dan informasi ketenagakerjaan yang bersifat mikro tersebut dapat tersedia dengan baik dan benar. Pembangunan sistem informasi ketenagakerjaan seperti itu tidaklah mudah untuk diwujudkan, karena menghadapi berbagai tantangan. Akan tetapi ada pepatah mengatakan : ?Masih ada jalan ke Roma?, yang berarti kalau diusahakan dan dipikirkan secara terus menerus maka sistem informasi ketenagakerjaan era baru dapat terbangun yang akhirnya data dan informasi ketenagakerjaan yang akurat dan kontiniu baik yang bersifat makro maupun mikro dapat disediakan dengan baik dan benar.

•  Komponen Sistim Informasi Ketenagakerjaan

Sistim informasi ketenagakerjaan merupakan kesatuan komponen yang terdiri atas kelembagaan, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, subtansi data dan informasi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja (pengumpulan pendatabasean, pengolahan, analisis, penyajian dan penyebarluasan data dan informasi ketenagakerjaan). Pembangunan sistim informasi ketenagakerjaan tidaklah dapat dilakukan secara instant, tetapi perlu dibangun secara bertahap dan selanjutnya diujicobakan serta disosialisasikan untuk disepakati oleh sumber data, pengelola dan pengguna. Hal ini perlu ditegaskan karena dari pengalaman menunjukkan bahwa pembangunan lebih mudah dari implementasi dan pemeliharaan. Oleh sebab itu pembangunan sistim informasi ketenagakerjaan perlu direncanakan secara matang, agar dapat terlaksana dan diimplemen-tasikan secara kontiniu oleh pengelola dan lembaga yang terkait dengan sistim informasi ketenaga-kerjaan tersebut.

Pembangunan sistim informasi ketenagakerjaan menyangkut pembangunan berbagai komponen yang telah disebutkan diatas. Komponen tersebut menyangkut;

•  Sumber Daya Manusia .

Pengelola dan Penyaji Data dan Informasi Ketenagakerjaan baik di tempat sumber data dan pengguna harus mempunyai pengetahuan, ketrampilan dan keahlian mengelola dan menyajikan informasi ketenagakerjaan. Pengelola dan penyaji harus mengetahui data dan informasi ketenagakerjaan baik jenis dan karakteristiknya, karena sangat berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan para pengguna data dan informasi ketenagakerjaan.

Selain pengetahuan akan data dan informasi ketenagakerjaan, seharusnya pengelola dan penyaji data dan informasi ketenagakerjaan mengetahui, memahami dan dapat mengaplikasikan teknologi informasi untuk memproses data dan informasi ketenagakerjaan tersebut.

Pengelola dan penyaji harus kreatif dan inovatif dalam rangka mengumpulkan, mendatabasekan mengolah dan menyajikan serta menyebarluaskan data dan informasi ketenagakerjaan. Apabila pengelola dan penyaji data dan informasi ketenagakerjaan tersebut tidak mempunyai pengetahuan, keahlian dan ketrampilan mustahil data dan informasi ketenagakerjaan tersebut dapat tersedia secara akurat dan berkesinambungan.

Dengan demikian sumber daya manusia yang mengelola dan menyajikan data dan informasi ketenagakerjaan merupakan prioritas yang harus dipersiapkan dalam sistim informasi ketenaga-kerjaan, dengan kata lain tanpa adanya sumber daya manusia yang profesional, maka sistim informasi ketenagakerjaan tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik.

Pemerintah, Pengusaha dan Buruh Sepakat Bahas Ulang Draf Revisi UU Naker

Pemerintah, asosiasi pengusaha dan serikat buruh sepakat untuk duduk bersama membahas ulang draft revisi UU no.13 tahun 2003 tentang ketenaga-kerjaan melalui forumtripartit.

Jika revisi perlu dilakukan, maka draft revisi hasil pembicaraan forum tripartit ini yang akan diajukan ke DPR. Sedangkan draf revisi yang ada saat ini, hanya akan dijadikan bahan acuan saja.

“Draf revisi saat ini hanya menjadi acuan saja, tergantung pada forum tripartit nanti, biar dibicarakan di sana. Yang akan diberikan pemerintah kepada parlemen nanti adalah draf yang mendapat referensi dari tripartit”


Sementara itu, meskipun mengaku menghargai sikap pemerintah yang mau duduk bersama membahas persoalan itu, namun Ketua umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, menyatakan para buruh tetap waspada menunggu hasil yang akan disepakati dalam forum tripartit itu.

jika pemerintah tidak akomodatif terhadap aspirasi para buruh maka tidak tertutup kemungkinan aksi demo akan kembali digelar oleh para buruh.

Dilain pihak Menteri Tenaga Kerja Erman Suparno menuturkan tidak ada batas waktu yang ditetapkan untuk membahas rencana revisi UU ketenaga kerjaan itu.
Disamping menggelar forum tripartit, pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaan UU No. 13/2003 selama ini, yang akan dilakukan oleh sebuah perguruan tinggi terpercaya.

Presiden SBY besok (8/4) sore dijadwalkan akan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai masalah perekonomian Indonesia secara umum,dan khususnya mengenaiketenaga-kerjaan.

KETENAGAKERJAAN

Angkatan Kerja sampai dengan Tahun 2001 di Kalimantan Tengah adalah 808.718 orang, sedangkan kesempatan kerja berjumlah 774.731, atau mengalami pengangguran terbuka sebesar 4,3%.

Program Dinas Tenaga Kerja Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2001 sebagai berikut :

1.      Program Penciptaan dan Pengembangan Kesempatan Kerja.

Tujuan program ini adalah mengatasi pengangguran dengan sasaran penciptaan dan memperluas  kesempatan kerja dalam berbagai bidang usaha dan menciptakan tenaga kerja mandiri serta tersedianya sistem informasi dan perencanaan tenaga kerja.

2.  Program Peningkatan Kualitas dan Keterampilan Tenaga Kerja

Program ini bertujuan untuk menjembatani para pencari kerja dengan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja sehingga mampu memanfaatkan peluang yang ada dan bersaing dengan tenaga kerja dari luar Daerah Kalimantan Tengah (regional maupun manca negara). Sasaran kegiatan ini adalah tersedianya tenaga kerja yang berkualitas, produktif dan berdaya saing tinggi.

3.      Program Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini bertujuan meningkatkan produktivitas tenaga kerja baik produktivitass sektoral (tingkat perusahaan atau lembaga) maupun produktivitas  regional. Sasaran program ini adalah peningkatan  produktivitas tenaga kerja..

4.   Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan.

Tujuan program ini adalah mewujudkan rasa ketenangan bekerja dan  berusaha sehingga tercipta hubungan yang serasi antara pekerja dan pengusaha yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, sedangkan sasarannya adalah meningkatkan peran kelembagaan tenaga kerja di perusahaan, perbaikan kondisi kerja serta jaminan kesehatan dan keselamatan kerja.

Rencana Anggaran Pembiayaan (APBN) Sektor Tenaga Kerja

Kondisi Awal

1.   Penciptaan dan Pengembangan Kesempatan Kerja.

a.   Penduduk.

Penduduk Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2000 berjumlah 1.823.715      orang dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 2,8 % per tahun.

b.   Angkatan Kerja.

Dari jumlah penduduk tersebut diatas terdapat angkatan kerja usia diatas 15 tahun sebanyak 808.718 orang.

c.   Kesempatan Kerja.

Kesempatan kerja sampai dengan tahun 2000 di Kalimantan Tengah berjumlah 774.731 orang.

d.   Penganggur.

Jumlah penganggur di Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2000 sebanyak 33.987 orang dengan tingkat pengangguran sebesar 4.2 % per tahun.

2.   Kualitas dan Keterampilan Tenaga Kerja

Tingkat keterampilan tenaga kerja masih relatif rendah dan sebagian dari tenaga kerja yang tersedia belum sesuai dengan lowongan kerja yang ada. Hal ini dapat dilihat dari 774.731 orang yang bekerja di Kalimantan Tengah sebagian besar berpendidikan sampai dengan SD atau 465.922 orang (60.1 %). Oleh sebab itu di perlukan pelatihan keterampilan tenaga kerja untuk menambah kemampuannya dalam mengisi lowongan kerja dan mampu bersaing dengan tenaga kerja yang datang dari luar Kalimantan Tengah atau mampu bersaing dalam mengisi tambahan tenaga kerja pada era pasar bebas.

3.   Produktivitas Tenaga Kerja.

Khususnya kepada tenaga kerja yang sudah bekerja perlu dilatih dan diukur produktivitasnya agar dapat dikembangkan kemampuannya dalam meningkatkan pendapatannya sediri, lembaga/perusahaan tempatnya bekerja dan pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas daerah/regional.

4.   Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan.

Perusahaan di Kalimantan Tengah baik besar, sedang, menengah dan kecil sampai dengan tahun 2000 berjumlah 1.087 perusahaan dengan tenaga kerja sebanyak 63.156 orang, laki-laki 44.856 orang dan perempuan 13.300 orang. Untuk menjamin ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha, di perlukan pengaturan hak dan kewajiban masing-masing fihak melalui syarat kerja dan pelaksanaan norma-norma kerja di perusahaan serta hak-hak berserikat.

Realisasi Kegiatan Pembangunan Tahun 2001

1.   Program Penciptaan dan Pengembangan Kesempatan Kerja.

Proyek Perluasan Lapangan Kerja & Pengurangan Pengangguran (PLKKP) 2001,  Jumlah anggaran Rp.925.551.000.-. Realisasi keuangan 100 % dan realisasi fisik 100 %. Dengan jenis kegiatan antara lain sebagai berikut :

a.   Analisa Jabatan 15 jabatan.

b.   Penyuluhan Bimbingan Jabatan 500 orang.

c.   Pembuatan buku Informasi Pasar Kerja (IPK) 500 Buku.

d.   Penempatan tanaga kerja sistim Antar Kerja Lokal (AKL) 1000 orang.

e.   Penempatan Tenaga Kerja Pemuda Profesional(TKPMP) 35 orang.

f.    Penempatan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT) 35 orang.

g.   Teknologi Padat Karya 140 orang.

2.   Program Peningkatan Kualitas dan Keterampilan Tenaga Kerja.

Proyek Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja (PKTK). Jumlah anggaran Rp 511.274.000.Realisasi keuangan 100 % realisasi fisik 100 %.

Dengan jenis kegiatan antara lain sebagai berikut :

a.   Pelatihan Institusional 18 Paket, Non Institusional 22 Paket

b.   Identifikasi kebutuhan pelatihan 1 Kegiatan.

c.   Identifikasi program pelatihan 1 Kegiatan.

d.   Pengembangan jejaring informasi 1 Kegiatan

3.   Program Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja.

Proyek Pengembangan Produktivitas ( PP ). Jumlah anggaran Rp. 126.290.000.-. Realisasi Keuangan 100 %, Realisasi Fisik 100 %. Dengan jenis kegiatan antara lain sebagai berikut :

a.                   Pemasyarakatan dan pelayanan produktivitas 2 Kegiatan.

b.                  Peningkatan tenaga ahli dan kader produktivitas 2 Kegiatan.

c.                  Pembentukan dan pengembangan lembaga produktivitas 3 Kegiatan.

4.   Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan.

Proyek Pengembangan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja   ( PHIPTK ). Jumlah anggaran Rp. 431.348.000.- Realisasi keuangan 99,93 % dan Realisasi Fisik 100 %. Dengan jenis kegiatan antara lain sebagai berikut :

Pembentukan Hubungan Industrial 75 Perusahaan.

Penetapan dan sosialisasi UMR 65 Perusahaan.

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial/PHK 60 Kasus.

Penerapan norma kerja 1 Paket.

Pembudayaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja 2 Paket.

1.      ABT-DIPDA Proyek Pengembangan Ketenagakerjaan dan Penanggulangan Pengangguran (PPKPP) tahun 2001. Realisasi keuangan 95.23 % dan realisasi Fisik 100 %. Jenis Kegiatan :

a.       Survey Inventarisasi Lowongan Pekerjaan pada 250 Perusahaan.

b.      Inventarisasi lowongan pekerjaan pada Proyek-Proyek Pembangunan Pemerintah sebanyak 20 Instansi.

Langkah Pemecahan masalah

1.  Penugasan/pengerahan Tenaga Kerja Mandiri Profesional (TKPMP) dan penugasan tenaga Kerja Muda Terdidik (TKMT).

- Penerapan dan penyebarluasan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Teknologi Padat Karya (TPK).

- Penempatan Tenaga Kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL) ke perusahaan-perusahaan.

- Memperketat kedatangan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), untuk memberi kesempatan kerja yang lebih luas kepada penganggur Kalimantan Tengah.

2. Mengefektifkan Bursa Kerja Propinsi, sebagai pelayanan dalam bentuk koordinasi penempatan tenaga kerja antar Kabupaten dan Kota di Kalimantan Tengah. Apabila di daerah tersebut tidak tersedia tenaga kerja sesuai dengan peryaratan lowongan.

3. Melaksanakan pembinaan terhadap peningkatan kwalitas pelatihan keterampilan tenaga kerja.

-     Pemagangan

4.   Melaksanakan Pelatihan Manajemen Produktivitas.

5.   Peningkatan penyuluhan terhadap efektivitas syarat kerja  dan pelaksanaan  norma kerjadi perusahaan.

6.   Menjajaki kemungkinan pembentukan forum komunikasi untuk dapat memonitor lowongan pekerjaan yang ada pada instansi Pemerintah di Kalimantan Tengah.

a. Program 2002

Program Ketenagakerjaan di Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :
1. Program Penciptaan dan Pengembangan Kesempatan Kerja.

Tujuan program ini adalah mengatasi pengangguran dengan sasaran penciptaan dan memperluas kesempatan kerja dalam berbagai bidang usaha dan menciptakan tenaga kerja mandiri serta tersedianya sistem informasi dan perencanaan tenaga kerja.

2. Program Peningkatan Kualitas dan Keterampilan Tenaga Kerja

Program ini bertujuan untuk menjembatani para pencari kerja dengan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja sehingga mampu memanfaatkan peluang yang ada dan bersaing dengan tenaga kerja dari luar Daerah Kalimantan Tengah (regional maupun manca negara). Sasaran kegiatan ini adalah tersedianya tenaga kerja yang berkualitas, produktif dan berdaya saing tinggi.

3. Program Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini bertujuan meningkatkan produktivitas tenaga kerja baik produktivitas sektoral (tingkat perusahaan atau lembaga) maupun produktivitas regional. Sasaran program ini adalah peningkatan produktivitas tenaga kerja.

4. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

Tujuan program ini adalah mewujudkan rasa ketenangan bekerja dan berusaha sehingga tercipta hubungan yang serasi antara pekerja dan pengusaha yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, sedangkan sasarannya adalah meningkat-kan peran kelembagaan tenaga kerja di perusahaan, perbaikan kondisi kerja serta jaminan kesehatan dan keselamatan kerja.

b. Pelaksanaan dan Hasil yang dicapai Tahun 2002

1. Program Penciptaan dan Pengembangan Kesempatan Kerja.
Proyek Perluasan Lapangan Kerja & Pengurangan Pengangguran (PLKKP) 2002, Jumlah anggaran Rp.977.090.000.00. Realisasi keuangan sebesar Rp.976986.600,00 (99,98 %) dan realisasi fisik 100 %. Dengan jenis kegiatan antara lain sebagai berikut :
a. Analisa Jabatan 10 jabatan.
b. Penyuluhan Bimbingan Jabatan 45 orang.
c. Penempatan tanaga kerja sistim Antar Kerja Lokal (AKL) 840 orang.
d. Penempatan Tenaga Kerja Pemuda Profesional(TKPMP) 35 orang.
e. Penempatan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT) 25 orang.
f. Terapan Tehnologi Padat Karya Sistim Kader 25 orang
g. Penyempurnaan Bahan Kamus Jabatan Nasional 10 jabatan
h. Pembinaan dan Monit Tenaga Kerja Antartar Kerja Antar Daerah 1.185. orang
i. Terapan Tehnologi Padat Karya Sistim Unit 40 orang
j. Pengembangan Lembaga Bursa Kerja Khusus 6 paket
k. Pembuatan Sarana Perluasan Kerja Sistim Padat Karya(PKSPK) 6 paket
l. Penyempurnaan Renstra STAN 100 buku
m. Penyusunan Buku Rencana dan Program sebanyak 60 buku
n. Penyusunan Buku Data Informasi Ketenagakerjaan sebanyak 330 buku
o. Pemantauan Ketenagakerjaan Daerah sebanyak 50 buku.

2. Program Peningkatan Keterampilan dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Proyek Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja (PKTK). Jumlah anggaran Rp.832.360.000,00 Realisasi keuangan sebesar Rp 830.278.500,00 (99,74%) realisasi fisik 100 %. Dengan jenis kegiatan antara lain sebagai berikut :

a. Pelatihan Institusional 18 Paket, Non Institusional 49 Paket ( Pelatihan Ketrampilan Kerja )
b. Identifikasi kebutuhan pelatihan 1 paket
c. Pelatihan Manajeman Usaha 75 orang
d. Pelatihan Pengembangan Motivasi Berprestasi (PMB/AMT) 81 orang
e. Pelatihan Tehnis ILK LLS/LLP 80 orang
f. Pengukuran Produktivitas 5 perusahaan
g. Penyuluhan Standarisasi 20 orang

3. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja.

Proyek Pengembangan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Jumlah anggaran Rp.426.931.000,00 Realisasi Keuangan sebesar Rp 418.291.000,00 (98.0 %) dan Realisasi Fisik 100 %. Dengan jenis kegiatan antara lain sebagai berikut :

a. Pemberdayaan Tripartit 770 orang
b. Pemberdayaan LK Tripda 1 paket
c. Penanggulangan Krisis Ketenagakerjaan/ Unjuk Rasa 100 orang
d. Penyelesaian Kasus PHI/PHK 50 orang
e. Pengembangan Koperasi Pekerja 110 orang
f. Pembinaan dan Pengembangan Upah Minimum Propinsi(UMP) 210 orang
g. Pendidikan Hubungan Industrial Bagi Pekerja 540 orang
h. Pemberdayaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 30 orang dan Sertifikasi Profesi K.3 21 Perusahaan.
i. Pemberdayaan Operasional Upah Minimum Propinsi 60 perusahaan
j. Pemberntukan Norma Kerja 420 orang
k. Penyelesaian Kasus di P4D 160 kasus

4. Program Pengembangan Ketenagakerjaan dan Penanggulangan Pengangguran (PPKPP) mendapat anggaran ( DIPDA ) tahun 2002 sebesar Rp. 250.000.000,00 Realisasi keuangan (SPJ) Rp. 240.518.000,00 (96.2 %) dan realisasi Fisik 100 % adapun jenis kegiatan antar lain sbb :

a. Survey penyusunan rencana dan program, mengenai pemberdayaan penganggur potensial yang terdapat di :

1. Kota Palangkaraya 185 orang (Kecamatan Pahandut dan Kecamatan Bukit Batu).

2. Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Katingan 150 orang (Kecamatan Ketapang, Baamang, Kota Besi, Cempaga, Kasongan dan Tewang Sangalang Garing).

3. Kabupaten Barito Selatan dan Barito Timur 118 Orang (Kecamatan Dusun Utara, Dusun Tengah, Dusun Timur dan Dusun Selatan).
b. Penyusunan dan Penyebaran Informasi 36 Kali.
c. Pemantauan dan Evaluasi 72 Perusahaan.
d. Penyelesaian Honorarium/Intensif P4D TA. 2001 dan 2002.

d. Permasalahan

1. Penganggur di Kalimantan Tengah tercatat sebanyak 31.519 orang .

a. Belum berfungsi secara optimal Bursa Pasar Kerja Propinsi, sehingga menyulit-kan dalam koordinasi pengisian lowongan kerja dari Kabupaten/Kota lainnya di Propinsi Kalimantan Tengah, apabila di daerah tersebut tidak tersedia tenaga kerja sesuai dengan yang di butuhkan.

b. Kualitas Tenaga Kerja di Propinsi Kalimantan Tengah pada umumnya masih relatif randah, bersaing secara Nasional saja sekarang sudah kalah apalagi menghadapi AFTA 2003.

c. Tingkat produktivitas tenaga kerja pada umumnya masih relatih rendah.

d. Syarat kerja yang terbentuk di perusahaan belum sepenuhnya berfungsi secara optimal demikian juga tentang ketentuan norma kerja masih sering dilanggar oleh pihak perusahaan.

e. Tidak dapat termonitor secara keseluruhan kesempatan kerja yang ada pada Instansi Pemerintah.

e. Langkah Pemecahan Masalah

1. – Penugasan/pengerahan Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional (TKPMP) dan penugasan tenaga Kerja Muda Terdidik (TKMT).
- Penerapan dan penyebarluasan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Teknologi Padat Karya (TPK).
- Penempatan Tenaga Kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL) ke perusahaan-perusahaan.
- Memperketat kedatangan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), untuk memberi kesempatan kerja yang lebih luas kepada penganggur Kalimantan Tengah.

2. Mengefektifkan Bursa Kerja Propinsi, sebagai pelayanan dalam bentuk koordinasi penempatan tenaga kerja antar Kabupaten dan Kota di Kalimantan Tengah. Apabila di daerah tersebut tidak tersedia tenaga kerja sesuai dengan peryaratan lowongan.

3. – Melaksanakan pembinaan terhadap peningkatan kwalitas pelatihan kete-rampilan tenaga kerja.
- Pemagangan

4. Melaksanakan Pelatihan Manajemen Produk-tivitas.

5. Peningkatan penyuluhan terhadap efekti-vitas syarat kerja dan pelaksanaan norma kerjadi perusahaan.

6. Menjajaki kemungkinan pembentukan forum komunikasi untuk dapat memonitor lowongan pekerjaan yang ada pada instansi Pemerintah di Kalimantan Tengah.

REALISASI ANGGARAN DINAS TENAGA KERJA

Pada pos ini tidak terlihat adanya kelompok belanja yang realisasinya melampaui plafond anggaran yang disediakan, hal ini dimaklumi karena pada dasarnya setiap pengeluaran sebelum disalurkan senantiasa terlebih dahulu diuji dan diteliti kepentingannya.

Jumlah tenaga kerja yang dapat diserap pada berbagai kegiatan lapangan usaha selama tahun 2002 mencapai 840.851 orang dan pada tahun yang sama jumlah angkatan kerja adalah 890.595 orang. Dengan demikian pengangguran terbuka (open unemployment) adalah sebesar 5,59 %. Angka ini lebih besar jika dibandingkan tahun 2001 yang hanya 3,78 %. Hal ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja baru. Dengan kata lain masih dibutuhkan kerja keras semua pihak untuk lebih mening-katkan pertumbuhan ekonomi daerah baik melalui penggalangan investasi maupun penciptaan iklim usaha yang lebih baik, sehingga kesempatan kerja lebih terbuka lagi.

Berdasarkan data terkahir jumlah pengangguran berpendidikan Sarjana di Kalimantan Tengah tahun 2003 mencapi 10.000 orang. Hal ini disebabkan kurangnya lapangan kerja yang menyerap jumlah pengangguran terdidik tersebut. Sementara penciptaan lapangan kerja oleh tenaga terdidik tersebut amat kurang memadai dan atau daya kreasi lapangan kerja mereka belum memadai.

PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN

1. Arah kebijakan
Kebijakan pembangunan ketenagakerjaan diarahkan pada peningkatan kualitas tenaga kerja dan kemandirian tenaga kerja termasuk tenaga kerja yang akan bekerja di daerah lain maupun di luar negeri, dengan memanfaatkan dan mengembangkan lembaga pelatihan termasuk Balai Latihan kerja (BLK), penyediaan lapangan kerja baik di sektor formal maupun non formal untuk mengurangi pengangguran dan membantu PHK, pengembangan bursa tenaga kerja terpadu bagi tenaga kerja terlatih, serta perlindungan tenaga kerja.

2. Tujuan dan Sasaran
Tujuan pembangunan ketenaga kerjaan adalah : (a) untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja; (b) mengurangi pengangguran; (c) perlindungan tenaga kerja dari pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan; (d) serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.
Sedangkan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan ketenagakerjaan adalah meningkatnya profesionalisme, dan jiwa kewirausahaan, semakin luasnya penyerapan tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, ketenangan bekerja dan berusaha.

3. Program Pembangunan
Program pembangunan ketenagakerjaan adalah :
a. Program perluasan lapangan kerja
Program ini dimaksudkan untuk membuka lapangan kerja dan akses lapangan kerja baik regional, nasional maupun luar negeri sebagai antisipasi meningkatnya angkatan kerja dan jumlah penggangur melalui penyediaan sistem informasi dan perencanaan tenaga kerja, mendorong terciptanya kesempatan berusaha, serta pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

b. Program peningkatan ketrampilan tenaga kerja
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketrampilan tenaga kerja untuk memenuhi tuntutan pasar kerja, serta untuk mengantisipasi persaingan tenaga kerja yang semakin ketat baik tenaga kerja lokal maupun dari luar daerah melalui peningkatan pelatihan ketrampilan bagi tenaga kerja.

2. c. Program perlindungan tenaga kerja
Program ini dimaksudkan untuk memberikan suatu kondisi bagi terciptanya, kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja, serta terciptanya hubungan kerja industrial dan hubungan kerja yang harmonis antara pengusaha dan pekerja. Selain itu program ini juga dimaksudkan untuk mendorong optimalisasi fungsi kelembagaan tenaga kerja di perusahaan yang mampu menjembatani kepentingan pengusaha dan pekerja melalui peningkatan peran dan fungsi kelembagaan tenaga kerja, peningkatan pengawasan ketengakerjaan baik pekerja dalam negeri maupun luar negeri, serta pengembangan asuransi ketenaga kerjaan dan penyusunan rancangan peraturan daerah perlindungan tenaga kerja informal.

d. Program Peningkatan Kerjasama
Program ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah-masalah ketenagakerjaan yang ada, baik perluasan lapangan kerja, ketrampilan tenaga kerja, maupun perlindungan tenaga kerja, bekerjasama dengan pihak swasta dan lembaga lain.

Hello world!

Posted: April 20, 2012 in Materi Pelajaran EKONOMI SMP

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.